Analisa Biaya Manfaat penyaluran langsung BOP PAUD (2023)

Berdasarkan pemetaan pro- dan kontra- penyaluran BOP, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis biaya dan manfaat penyaluran langsung BOP PAUD. Analisa Biaya Manfaat sebaiknya dapat menguantitatifkan faktor biaya dan manfaat dengan unit cost sehingga dapat dinilai apakah mekanisme alternatif yang ditawarkan lebih banyak menawarkan manfaat daripada biaya atau sebaliknya. Namun, dengan keterbatasan data unit cost dari faktor-faktor yang ada, maka analisis biaya manfaat ini dilakukan secara kualitatif.

Tabel 6 memetakan faktor manfaat dan biaya dari mekanisme eksisting dan mekanisme alternatif penyaluran BOP PAUD kepada lembaga PAUD.

KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN

Tabel 6. Analisa Biaya-Manfaat Mekanisme Penyaluran BOP PAUD

Mekanisme Manfaat (B) Biaya (C ) B/C

EKSISTING:

RKUN à RKUD à SATUAN PENDIDIKAN

• Peran dinas Pendidikan sebagai coordinator monitoring dan evaluasi, verifikator data, dan fasilitator/pembina Lembaga PAUD lebih kuat

• Dinas Pendidikan dapat meminimalisir kesalahan pelaporan dan membantu Lembaga yang kesulitan melakukan pelaporan

• Daerah ikut bertanggung jawab dan dilibatkan dalam penyaluran

• Lembaga PAUD menerima BOP lambat (Kemungkinan Mei-juni baru terima)

• Pagu alokasi dengan yang diterima tidak sesuai

• Birokrasi lebih panjang (pelaporan ke dinas kemudian ke kemdikbud)

• Lembaga PAUD menerima BOP lebih cepat (Kemungkinan Februari sudah terima)

• Pagu alokasi dengan yang diterima sesuai

• Birokrasi lebih pendek (pelaporan langsung ke Kemdikbud)

• Peran dinas Pendidikan lebih lemah

• Kesalahan validitas data lebih besar

Penilaian atas rasio Biaya-Manfaat dihadapkan pada dua aspek, yaitu aspek pertanggung jawaban dan value for money , kemudian aspek dampak ke masyarakat. Apabila mekanisme penyaluran mempunyai manfaat yang lebih dari dua aspek tersebut dibanding biayanya, maka mekanisme tersebut mendapatkan rasio Biaya-Manfaat >1. Mekanisme eksisting memang mempunyai kelebihan pada aspek pertanggung jawaban karena pelaporan mudah dikoordinasikan oleh dinas pendidikan, namun dari aspek dampak ke masyarakat, keterlambatan penyaluran sangat dipermasalahkan karena disbursement untuk melakukan kegiatan pendidikan sangat terhambat, bahkan lembaga PAUD kemungkinan menunda kegiatan pengajaran karena lambatnya penerimaan dana BOP.

Keterlambatan penyaluran tidak dapat diberikan solusi kecuali dengan mekanisme alternatif. Oleh karena itu, kami menilai rasio manfaat – biaya pada mekanisme eksisting kurang dari 1.

Sementara itu, mekanisme alternatif memungkinkan lembaga PAUD menerima BOP pada paling lambat pada akhir quartal 1, sehingga lembaga PAUD memiliki pendanaan cukup untuk menalangi operasional mereka. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah kesalahan validitas data lapangan, lemahnya peran dinas pendidikan, dan keengganan daerah untuk bertanggungjawab.

3 hal tersebut dapat dinilai sebagai biaya, tetapi dapat diberikan solusi penanggulangan, seperti investasi untuk membangun sistem digital yang terintegrasi dan penggunaan aplikasi teknologi.

Dengan adanya pandemi, sangat memungkinkan penggunaan aplikasi digital yang memudahkan pelaporan langsung dari lembaga PAUD kepada pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menilai rasio manfaat dan biaya >1.

Kajian ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif permasalahan penyaluran DAK non fisik BOP PAUD. Masalah penyaluran BOP PAUD yang eksisting adalah keterlambatan turunnya juknis DAK nonfisik BOP PAUD dan panjangnya birokrasi penyaluran dari RKUD ke rekening lembaga PAUD, sehingga BOP PAUD masuk ke pendanaan lembaga cukup terlambat (dengan estimasi tiba pada rekening lembaga pada quartal II tahun anggaran berjalan. Untuk memberikan solusi pada masalah tersebut, Kemdikbud berusaha untuk menerbitkan juknis BOP PAUD lebih awal dan mengusulkan untuk memangkas birokrasi dengan meniru mekanisme penyaluran BOS, yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke Rekening lembaga PAUD.

Kajian ini berusaha menilai kelayakan dan kesiapan mekanisme penyaluran secara langsung DAK non fisik BOP PAUD. Beberapa analisis telah dilakukan seperti analisis pro-kontra dan analisis biaya manfaat. Kesimpulan yang diperoleh adalah mekanisme penyaluran BOP PAUD secara langsung sedikit superior dibandingkan mekanisme eksisting, walaupun mekanisme eksisting penyaluran BOP PAUD sudah relatif baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa penyaluran langsung BOP PAUD akan mengurangi responsibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan BOP PAUD. Kami memetakan beberapa dampak yang tidak dikehendaki apabila mekanisme penyaluran langsung BOP PAUD dilaksanakan dan bagaimana strategi untuk mengurangi dampak yang tidak dikehendaki tersebut.

• Peran dinas Pendidikan sebagai verifikator data dan penentu Lembaga PAUD penerima perlu dipertahankan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan strategi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan diberikan diskresi untuk memberi rekomendasi Lembaga PAUD yang valid menerima BOP kepada kemdikbud. Dinas Pendidikan dapat menyisir data Lembaga PAUD yang valid dan memberikan rekomendasi kepada kemdikbud untuk melakukan transfer alokasi BOP kepada Lembaga PAUD yang memenuhi syarat validitas.

Dinas Pendidikan mengevaluasi performa Lembaga PAUD dan memberi rekomendasi penerima BOP TA selanjutnya. Selain melakukan validasi data lembaga PAUD, Dinas Pendidikan berfungsi melakukan evaluasi performa lembaga PAUD baik melalui pengecekan lapangan maupun melalui aplikasi. Lembaga PAUD yang tidak berhasil melakukan disbursement dievaluasi oleh dinas pendidikan, sehingga hasil evaluasi tersebut menjadi bahan rekomendasi dari dinas pendidikan ke kemdikbud untuk alokasi transfer BOP PAUD TA selanjutnya.

Dinas Pendidikan diberikan akses pada aplikasi penyaluran dan monev BOP.

Menindaklanjuti strategi sebelumnya, kemdikbud memberikan akses pada dinas pendidikan untuk aplikasi BOP PAUD dan DAPODIK sehingga transparansi monev dapat dirasakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

• Kerangka regulasi, juknis, dan panduan penggunaan sudah diorganisasikan secara rapi

Kerangka regulasi menerangkan secara jelas peran dan fungsi tiap stakeholder, tidak ada dispute regulasi pusat dan daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah juknis BOP PAUD menerangkan dan membagi secara jelas peran Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Inspektorat Daerah dalam penyaluran dan pengelolaan BOP PAUD.

Juknis dan panduan penggunaan disampaikan lebih awal. Keterlambatan turunnya juknis merupakan permasalahan klasik dalam pengelolaan DAK. Solusi yang dapat diberikan adalah mengusahakan juknis DAK telah ditetapkan menjadi peraturan menteri paling lambat bulan Maret, atau memberikan ketentuan peralihan penggunaan juknis, seperti fleksibilitas menggunakan juknis TA sebelumnya untuk disbursement sebelum juknis terbaru diterbitkan.

KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN

• Sosialisasi dan Bimtek dilaksanakan jauh hari serta penyamarataan informasi yang menggapai seluruh Lembaga PAUD, dengan rincian strategi sebagai berikut:

Sosialisasi dan Bimbingan teknis dilaksanakan secara berjenjang, baik dari kemdikbud ke dinas pendidikan, dan dinas pendidikan ke lembaga PAUD. Lembaga PAUD mengharapkan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan minimal 2x setahun (untuk penyaluran tahap I dan penyaluran tahap II).

Asistensi teknis untuk pengelolaan dan pelaporan penggunaan BOP PAUD kepada Lembaga PAUD oleh Dinas Pendidikan. Untuk mekanisme pelaporan langsung, tentu saja lembaga PAUD akan dihadapkan pada pengisian aplikasi yang mungkin kurang mudah dipahami oleh pengelola lembaga PAUD. Oleh karena itu, agar pelaporan dapat berjalan dengan baik, dinas pendidikan diberikan tugas untuk memberikan asistensi teknis kepada lembaga PAUD untuk menginput laporan BOP, tetapi kemdikbud mengalokasikan dana untuk mendukung Dinas Pendidikan melaksanakan tugasnya.

• Kemdikbud membangun sistem pelaporan BOP PAUD yang mudah diisi oleh lembaga PAUD dan menyiapkan sistem laporan hybrid (online-offline) sehingga menggapai seluruh Lembaga PAUD di seluruh pelosok Indonesia.

Desain aplikasi laporan sedemikian rupa hingga pelaporan mudah dan sederhana. Kemudian kemdikbud memberikan kebijakan pelaporan khusus untuk daerah yang kesulitan infrastruktur komunikasi.

Sebaiknya, lembaga PAUD menyediakan operator input laporan yang paham dan mengerti aplikasi monev DAK (fisik & non fisik). Operator tersebut boleh disediakan satu orang per satu lembaga, atau satu orang untuk beberapa lembaga.

Bentuk penyaluran langsung dan verifikasi data penerima BOP PAUD sebagaimana usulan dari kemdikbud dapat dilihat pada Gambar 33. Ada dua alternatif yang diajukan oleh kemendikbud.

Alternatif 1, verifikasi data menggunakan aplikasi dapodikdasmen dan aplikasi BOP. Dengan asumsi mekanisme input data lembaga PAUD ada pada Dapodikdasmen dan mekanisme verifikasi data rekening dilaksanakan pada sistem aplikasi BOP. Alur verifikasi data pada alternatif 1 dijelaskan pada Gambar 33 bagian 1.

Alternatif kedua adalah mekanisme input, verifikasi, dan validasi data dan laporan dilakukan pada Aplikasi BOP. Aplikasi tersebut lebih sederhana dan dapat menampilkan fitur input rekening sekolah, dashboard verifikasi dinas, keaktifan rekening, proses approval, dan validasi dari bank.

Gambar 33. Usulan Kemdikbud untuk Mekanisme Verifikasi Data pada Penyaluran BOP PAUD Langsung

Alur Input dan Verifikasi Rekening Sekolah

Alur Input dan Verifikasi Rekening Sekolah

1. Menampilkan dashboard verifikasi dinas:

kepemilikan rekening dan rekening aktif/

tidak aktif

2. Menyiapkan data untuk validasi bank 3. Proses approval

4. Menyiapkan data hasil approval untuk 5. Fitur input NPWP DinasBank

1. Bank mengambil/menerima data rekening untuk validasi 2. Bank mengirimkan hasil dari

validasi

1. Data unik dan tunggal 2. NPSN valid

1. Mekanisme input data pada Dapodikdasmen 2. Mekanisme verifikasi data rekening pada sistem

aplikasi tertenu

Alternatif 2, asumsi:

Mekanisme input , verifikasi, dan validasi pada aplikasi tertentu 1. Menampilkan fitur input rekening

sekolah

2. Menampilkan dashboard verifikasi dinas: kepemilikan rekening dan rekening aktif/tidak aktif 3. Proses approval

4. Menyiapkan data untuk validasi bank 5. Menyiapkan dump file hasil approval

untuk bank.

1. Bank mengambil/menerima data rekening untuk validasi 2. Bank mengirimkan hasil dari

validasi Kirim data rekening

hasil validasi Input data rekening

melalui aplikasi

Sumber: Presentasi Kemdikbud “Feasibility Penyaluran BOP”. 21 April 2021.

Kami berpendapat bahwa mekanisme transfer langsung dana BOP PAUD dari RKUN ke rekening lembaga PAUD direkomendasikan namun dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

• Data dan validitas rekening sekolah sudah mantap 100% pada 2021-2022. Data ini perlu diupdate terus menerus dan divalidasi karena hasil evaluasi BOP 2020 oleh Kemdikbud pada April 2021, data Satdik PAUD yang telah teridentifikasi dan valid adalah 84,8%.

KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN

• Konsep, mekanisme, dan transfer langsung sudah rinci, jelas dan disepakati Bersama.

Kemdikbud, Bappenas, dan Kemenkeu dapat membahas dan menyepakati konsep, mekanisme, dan system transfer langsung untuk penyaluran BOP PAUD 2022.

• Dinas Pendidikan diberikan peran penting, yaitu sebagai verifikator data dan penentu Lembaga PAUD penerima. Peran ini dipertegas dan dicantumkan dalam juknis DAK 2022.

• Dinas Pendidikan wajib melaksanakan binwas ke Lembaga PAUD, Bimtek & Sosialisasi yang menggapai seluruh Lembaga PAUD minimal 2 kali satu tahun (sebelum pelaporan tahap I dan pelaporan tahap II).

• BPKAD dan Inspektorat Daerah dilibatkan dalam pengawasan penggunaan BOP PAUD. Peran dan fungsi BPKAD & APIP dipertegas dalam regulasi yang berupa juknis BOP PAUD.

• Kemdikbud menjamin Juknis/Jukops BOP PAUD mampu disosialisasikan awal tahun (maksimal bulan Februari sebelum dana BOP PAUD disalurkan Kemenkeu)

• Kemdikbud menjamin setiap Lembaga paud mampu melaksanakan pelaporan penggunaan BOP PAUD, misalnya Lembaga PAUD mempunyai operator untuk monev dan Lembaga PAUD mampu melaksanakan pelaporan terlepas hambatan geografis, infrastruktur, dan SDM.

• Kemdikbud, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri menyepakati penyederhanaan pelaporan dan aplikasi yang akan diisi oleh Lembaga PAUD. Aplikasi tersebut sebaiknya dapat terintegrasi dengan aplikasi monev yang ada di kementerian/Lembaga seperti KRISNA DAK, OM-SPAN, dan DAPODIK. Laporan yang harus diisi sebaiknya sederhana, prasyarat salurnya tidak sulit, dan kemendagri sebaiknya memastikan tidak ada perda yang menambah birokrasi yang ditetapkan peraturan daerah dalam rangka penyaluran BOP PAUD.

Belfield, C. (2007). Financing early childhood care and education: An international review. Paper commissioned for the Education for All Global monitoring Report.

Lugaz, C., & Grauwe, A. D. (2016). Improving school financing: The use and usefulness of school grants.

Lessons from East Asia and the Pacific. UNESCO Publishing.